PEKANBARU (mimbarkita) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti berhasil mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) di atas 100 persen hingga Oktober 2022. Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Sumbagteng Jambi, capaian itupun menjadikan Meranti sebagai satu-satunya Kabupaten di Riau yang benar-benar komitmen dalam meningkatkan dan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat.

Komitmen itu juga ditunjukkan oleh Bupati Meranti, H Muhammad Adil ketika menghadiri peluncuran sekaligus penghargaan UHC Kabupaten Meranti di Pekanbaru, Senin (10/10/22) pagi. Sebagai kepala daerah, Muhammad Adil ingin terus meningkatkan mutu kesehatan menjadi semakin baik bagi masyarakatnya. Turut hadir dalam peluncuran UHC tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Riau, H Zainal Arifin, kemudian Deputi Direksi BPJS Kesehatan wilayah Sumbagteng Jambi, Eddy Sulistijanto Hadie dan Sekretaris Daerah Kabupaten Meranti, H Bambang Suprianto.

Kadinkes Riau, Zainal Arifin bahkan mengapresiasi keberhasilan Pemkab Meranti yang berperan aktif menyehatkan penduduknya sehingga implementasi UHC pun bisa mencapai lebih dari 100 persen. Menurutnya implementasi UHC bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, apalagi komitmen dari kepala daerah di setiap kabupaten/kota terhadap pelayanan kesehatan benar-benar sangat dibutuhkan.

"Kita apresiasi sekali terhadap Pemkab Meranti. Butuh komitmen dari seorang kepala daerah untuk mencapai UHC di atas 95 persen, dan di Meranti sendiri sudah lebih dari 100 persen. Meranti merupakan kabupaten pertama di Riau yang sudah mencapai itu (UHC di atas 95 persen). Capaian tersebut tentu harus bisa kita kembangkan dan menjadi motivasi di kabupaten/kota lain di Riau," ujar Zainal ketika menyampaikan sambutannya.

Disela kesempatannya, Zainal menjelaskan bahwa untuk di Riau sendiri, dari total 76 rumah sakit yang ada, seluruhnya telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Artinya, tidak ada lagi rumah sakit yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

"Tugas kita mengawal dan melaporkan secara berjenjang jika ada diskriminasi terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit. Apapun sumber pembiayaan pasien di rumah sakit, baik umum ataupun dengan menggunakan BPJS Kesehatan, maka tidak boleh dibeda-bedakan. (UHC) ini adalah jawaban, ketika rakyat sakit, tidak perlu memikirkan biaya berobat. Mudah-mudahan dengan UHC, semua (pelayanan kesehatan) tercover," tuturnya.

Dikesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil menjelaskan, pelayanan kesehatan memang menjadi hal yang sangat penting untuk masyarakat. Bahkan berdasarkan UU No 36 Tahun 2009, kata dia, 10 persen dari dana APBD wajib dialokasikan untuk pelayanan kesehatan.

"Dari data kita di 2021 lalu, masyarakat miskin di Kabupaten Meranti berjumlah 25,68 persen. Jangankan untuk berobat, untuk biaya hidup sehari-hari saja sangat susah. Untuk itulah melalui capaian UHC ini, kita ingin mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Di Meranti sudah ada 1 rumah sakit dan 10 puskesmas. Tapi kita masih butuh dokter spesialis 20 orang, perawat 70 orang dan 30 orang bidan. Pelan-pelan kita upayakan untuk layanan kesehatan masyarakat Meranti," sebutnya.

Sementara itu Depdirwil BPJS Kesehatan Sumbagteng Jambi, Eddy Sulistijanto Hadie mengatakan, hingga Oktober 2022, UHC Meranti sudah mencapai 102,33 persen dari total 215.749 jumlah penduduk Meranti yang telah bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan.***