PASIRPENGARAIAN (Mimbarkita.com) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), H. Abdul Haris S.Sos, M.Si, mengatakan banyak manfaat dari Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama KPK, pada Rabu 03 Maret 2021, dihadiri Sekda mewakili Bupati Rokan Hulu H. Sukiman.

Menurut Sekda, Rakor Program Pemberantasan Korupsi jadi momentum bagi pemerintah daerah dalam menyatukan visi dan mensinergikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Sehingga tata kelola pemerintahan bisa lebih baik ke depannya dengan memiliki budaya anti korupsi," jelas Abdul Haris.

Diakuinya, Pemkab Rokan Hulu menyambut baik dan mendukung program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah melalui Startegi Nasional Pencegahan Korupsi, karena untuk memperkuat komitmen kepala daerah dalam Program Pencegahan Korupsi, khsususnya di Kabupaten Rokan Hulu.

"Intinya dari Rakor bersama KPK meminta pemerintah daerah untuk terus melakukan koordinasi sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi korupsi," papar pria yang pernah menjabat Staf Ahli Bupati Rokan Hulu ini.

Abdul Haris berharap Rakor tersebut menjadi spirit dan motivasi bagi penyelenggara di Pemda Kabupaten Rokan Hulu untuk semakin berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugas dan program pembangunan.

"Komitmen dan upaya pencegahan korupsi menjadi salah satu poin penting dalam visi dan misi pemerintahan," tandas Sekda Rokan Hulu, Abdul Haris.

Pada Rakor bersama kepala daerah, Direktur Koordinasi Supervisi I KPK RI, Brigjen Didik Agung Widjanarko, menyampaikan agar Pemda terus berkomunikasi dan koordinasi, serta bersinergi untuk mengoptimalisasikan pencapaian delapan area penting.

Delapan area penting tersebut, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah.

Melalui Rakor tersebut, Brigjen Didik berharap sistem pemerintahan di seluruh daerah yang ada di Provinsi Riau semakin baik.

Ia juga meminta seluruh Pemda yang ada di Provinsi Riau saling bekerja sama dalam mencegah praktik korupsi.

"Saya minta Bupati atau Walikota agar sering berkoordinasi. Dan saya berharap Provinsi Riau lebih baik lagi tahun berikutnya," tandas Brigjen Didik. (rtc)