PASIR PANGARAIAN (Mimbarkita.com) - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), berkomitmen melakukan sertifikat Aset milik daerah. Dari 1.896 bidang, 259 aset sudah memiliki sertifikat, sisanya, Pemkab menargetkan di 2024 seluruh aset milik daerah sudah bersertifikat.

Itu ditegaskan Sekda Rohul H Abdul Haris, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dan Supervisi Pencegahan Korupsi terkait Manajemen Aset serta Optimalisasi Pajak Daerah Provinsi secara virtual, bersama KPK RI dan Pemprov Riau, di ruang Vicon Diskominfo Rohul, Selasa (23/2/2021) siang.

Juga hadir Plt Asisten I Bisman, Kepala BPKAD Rohul Suharman Nasution SPi, Kabid Aset BPKAD Ayat dan para Kasi.

Di hadapan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Arief Nurcahyo dan Sekdaprov Riau, Sekda Abdul Haris menjelaskan, total aset Pemda Rohul ada 1.896 bidang, jumlah aset yang sudah memiliki sertifikat sampai 31 Desember 2020 berjumlah 259 bidang.

"Sedangkan aset yang belum disertifikat per 31 Desember 2020 yakni 1.637 bidang, di antaranya terdapat 590 bidang berada di bawah jalan dan 4 bidang berada di ruas Irigasi," jelas Sekda.

Di tahun 2021, kata Sekda, Pemkab Rohul sudah mengganggarkan sertifikat tanah untuk aset daerah ini dengan anggaran Rp150 juta dengan target sertifikat 100 bidang melalui anggaran APBN murni 2020.

Pemkab terus berupaya mengejar target  di 2024 seluruh bidang tanah yang merupakan aset daerah Kabupaten Rohul bisa disertifikatkan.

"Kabupaten Rohul harus bisa menganggarkan menyelesaikan sertifikat 262 bidang per tahunnya," ujarnya

Untuk dianggaran APBD murni, Pemkab akan menganggarkan di APBD Perubahan 2021, Pemkab juga sudah berkoordinasi dengan BPN Rohul berupaya menyelesaikan 300 bidang.

Pemkab tahun 2021 fokus sertifikasi aset untuk pelaksanaan sertifikat yang berada di Kecamatan Tambusai berbatasan dengan Sumatera Utara, Kecamata Rokan IV Koto yang berbatasan dengan Sumatera barat dan Ujung Batu yang berada di perkotaan.

"Ini upaya yang kita lakukan. Pemkab Rohul juga minta bimbingan dari KPK dan Pemprov supaya nanti target 2024 untuk mensertifikat aset daerah dapat terealisasi," harap Sekda.

Plh Sekdaprov Riau Masrul Kasmy mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan atensi dan apresiasi kepada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI yang telah menginisiasi pertemuan terkait manajemen aset dan optimalisasi pajak daerah di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau.

"Semoga melalui forum ini bisa menjadi diskusi bagi kita untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi," harapnya.

Menyikapi hal itu, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Arief Nurcahyo mengingatkan, bahwa Presiden RI, Joko Widodo memerintahkan Pemerintah Daerah untuk segera mengajukan sertifikat aset tanah milik pemerintah.

Sehingga diharapkan di tahun 2024 tanah milik pemerintah sudah bersertifikat secara keseluruhan yang tertuang dalam Perpres RPJMN 2019-2024.

"Sehingga 100 persen tanah sudah bersertifikat sebagai bentuk pencegahan korupsi melalui pengamanan aset secara hukum," harapnya. (hrc)