RENGAT (mimbarkita) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) langsung merespon penilaian Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menilai Inhu dan Dumai di Propinsi Riau, terendah dalam pengendalian inflasi pasca kenaikan BBM. Hal tersebut dinilai hanya mis komunikasi saja dengan Kemendagri, sebab pengendalian inflasi di Inhu hingga saat ini dalam kondisi aman.

Penegasan pengendalian inflasi di Inhu hingga saat ini dalam kondisi aman disimpulkan dalam rapat yang dipimpin Sekda Inhu Hendrizal dengan dihadiri Kabag Ekonomi dan SDA Bakri, Kabag Hukum Tri Joni, Kepala BPKAD Riswidiantoro, serta beberapa OPD terkait, Kamis (3/11/22) bertempat di ruang rapat Sekda Inhu. Dalam merespon penilaian Kemendagri terhadap Inhu yang terendah dalam pengendalian inflasi pasca kenaikan BBM.

"Saya kaget tentang pemberitaan yang berkembang, karena berdasarkan laporan dan kondisi di Kabupaten Inhu hari ini baik-baik saja dalam hal pengendalian inflasi, kalau rujukan pengendalian inflasi adalah Belanja Tidak Terduga (BTT) memang BTT Inhu saat ini Nol. Karena dalam proses tahapan penganggaran, namun untuk pengendalian harga-harga pasca kenaikan BBM Kabupaten Inhu telah mengadakan gerai pasar dan operasi pasar," ujar Sekda Inhu Hendrizal.

Diungkapkan Sekda Inhu, kesimpulan dari rapat yang digelar ini adalah pengendalian inflasi di Kabupaten Inhu sampai saat ini dalam kondisi aman, namun ada mis-komunikasi dengan Kemendagri, mungkin ada data yang tidak tersampaikan ke Kemendagri sehingga tercatat Kabupaten Inhu termasuk dua terbawah pengendalian inflasinya di Riau.

"Ini akan ditelusuri lagi data mana yang digunakan oleh Kemendagri sebagai dasar penilaian tersebut," tegasnya

Dalam pengendalian inflasi pasca kenaikan BBM, Pemkab Inhu telah melakukan langkah-langkah dan kebijakan antisipasi, sebagaimana terungkap dalam rapat tersebut seperti yang disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Inhu, DKP Inhu pasca kenaikan BBM telah menggelar enam kali Gerai pangan, dan juga telah melakukan gerakan pemberian bibit tanaman sayuran cepat tumbuh dan cepat tanam kepada organisasi perempuan, dasawisma, dan masyarakat.

"Tercatat lebih kurang 4.000 bibit tanaman cabe merah telah diserahkan kepada kelompok tani wanita, organisasi perempuan, dasawisma, dan masyarakat yang tersebar di 14 kecamatan di Inhu," ungkapnya.

Sementara Aldhy Akbar Sekretaris Disperindag Inhu menyampaikan, pasca kenaikan BBM 3 September 2022 Disperindag telah melaksanakan pemantauan dan monitoring ke Pasar Rakyat, dari hasil pemantauan terdapat komoditi beras (solok/premium) mengalami penyesuaian harga sebesar Rp. 1.000, sedangkan harga beras Bulog tidak mengalami kenaikan harga, untuk minyak goreng curah dan kemasan sederhana tidak mengalami penyesuaian harga.

"Disperindag inhu bersama Tim TPID provinsi Riau telah mengagendakan operasi pasar untuk 3 Kecamatan yang melibatkan Bulog Rengat, adapun komoditi yang dioperasikan yaitu beras, gula, minyak goreng kemasan sederhana, tepung terigu dan telor," tandas Aldhy.

Ditambahkanya, untuk mengantisipasi dan pengendalian harga, Disperindag melakukan pemantauan di pasar rakyat dan melaporkan melalui aplikasi SP2KP (Kementrian Perdagangan), dan aplikasi Info Perdagangan (Provinsi Riau), data ini juga yang dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan dalam pengendalian Inflasi. Jelasnya. ***