RENGAT (Mimbarkita.com) - Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanjutkan tahapan pelaksanaan Pilkada akibat pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) langsung menggelar rapat persiapan Pilkada sesuai protokol kesehatan new normal.

Rapat tersebut diinisiasi langsung oleh Bupati Inhu H. Yopi Arianto SE selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Inhu.

Rapat yang berlangsung pada tanggal 17 Juni 2020 di auditorium Yopi Arianto lantai 4 Kantor Bupati, mengundang semua pihak terkait dalam pelaksanaan Pilkada.

Pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada tersebut mengacu kepada PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil walikota 2020.

Sebagai tindaklanjutnya, Pemerintah Kabupaten Inhu sepakat dalam pelaksanaan Pilkada ini menerapkan protokol kesehatan. Hal ini sebagai upaya dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Inhu.

Dalam rapat persiapan Pilkada sesuai protokol kesehatan new normal yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Inhu Ir H Hendrizal Msi meminta masukan dari sejumlah pihak yang hadir. Karena pelaksanaan hingga kesuksesan pelaksanaan Pilkada, merupakan tanggung jawab bersama.

Tanpa dukungan dari pihak terkait pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Inhu sebut Sekda, tidak akan sukses.

"KPU Kabupaten Inhu sudah melanjutkan tahapan Pilkada yang sebelumnya sempat tertunda, tentunya perlu masukkan semua pihak. Karena lanjutan pelaksanaan Pilkada tersebut masih dalam masa pandemi Covid-19 menuju new normal," ujar Sekdakab Inhu Ir H Hendrizal Msi.

Pemkab Inhu sebut Sekda, sebelumnya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 27 Miliar lebih untuk pelaksanaan Pilkada. Dimana anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Inhu tahun 2020 tersebut diserahkan kepada KPU Kabupaten Inhu untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada di daerah ini.

Untuk itu sebut Sekda, anggaran yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Inhu itu hendaknya dikelola dengan benar sesuai kebutuhan. Bahkan untuk mensukseskan Pilkada, pemerintah pusat juga telah menyetujui penambahan anggaran dari APBN dengan estimasi sebesar Rp 15,29 Miliar.

Sekda juga berharap terutama kepada pihak KPU Kabupaten Inhu agar selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Inhu dalam pelaksanaan setiap tahapan Pilkada. "Dengan adanya koordinasi, tentunya akan dapat mengatasi kendala yang dihadapi di setiap tahapan Pilkada," harapannya.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Inhu Yenni Mairida SE MM dalam kesempatan itu mengatakan bahwa pihaknya telah melanjutkan tahapan Pilkada sejak tanggal 15 Juni 2020 kemarin. Tahapan Pilkada yang dilanjutkan itu yakni, mengaktifkan kembali panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Selain itu juga, sebagai tindak lanjut dari lanjutan tahapan Pilkada tersebut, pihaknya juga telah melantik 582 orang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Inhu. Bahkan baru-baru ini telah diserahkan berita acara hasil verifikasi administrasi dukungan bakal pasangan calon (Paslon).

Lanjutan tahapan Pilkada itu sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2020 dan Surat Edaran nomor 441 perihal pengaktifan kembali PPK dan pelantikan PPS serta keputusan nomor 258 tentang penetapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil serta wali kota dan wakil wali kota serentak.

Pelantikan 582 anggota PPS tersebut untuk 194 desa dan kelurahan yang tersebar di 14 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Inhu. "Masing-masing desa dan kelurahan itu terdapat tiga orang anggota PPS," ujar Ketua KPU Kabupaten Inhu Yenni Mairida SE MM.

Sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan pada pelantikan masing-masing anggota PPS dilaksanakan di kantor kecamatan setempat. Kemudian sebelum pelantikan, dilakukan penyemprotan cairan disinfektan diruangan, anggota PPS yang dilantik harus memakai masker dan saat pelantikan harus mengatur jarak.

Bahkan pelantikan anggota PPS disetiap kecamatan dilakukan dalam beberapa gelombang yang disesuaikan dengan kondisi ruangan. Sehingga dengan langkah-langkah tersebut dapat mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Usai dilantik, masing-masing PPS diminta membentuk sekretariat. Selanjutnya masing-masing PPS melaksanakan rapat pleno pertama dalam rangka penetapan ketua dan divisi.

Tahapan selanjutnya, PPS membentuk petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP). Kemudian selanjutnya melakukan verifikasi faktual untuk calon perseorangan. "Pembentukan dan pemilihan PPDP dilakukan dan dilaksanakan oleh PPS," terangnya.(ckp)