PEKANBARU (mimbarkita) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus berupaya menyukseskan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan melakukan berbagai persiapan menjelang pemungutan suara yang dijadwalkan pada 27 November 2024 mendatang.

Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama seluruh jajaran pemerintah kota untuk memastikan kesiapan Pilkada serentak tersebut.

Dalam rapat tersebut, Risnandar mengajak seluruh jajaran pemerintah kota untuk menyamakan persepsi dan bekerja sama dalam menyukseskan tahapan Pilkada Pekanbaru.

"Kita harus samakan persepsi kita, frekuensi radio kita harus sama," ujar Risnandar, menekankan pentingnya keselarasan dan sinergi antar instansi.

Risnandar juga menegaskan komitmen pemerintah kota untuk bersikap netral dalam Pilkada. Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah kota untuk memahami dan mematuhi regulasi yang ada demi memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan baik dan efektif.

"Kita nantinya dapat berkomunikasi untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan baik dan efektif," tambahnya.

Selain itu, Risnandar menyatakan bahwa Pemko Pekanbaru tidak hanya fokus pada pelaksanaan Pilkada Kota Pekanbaru, tetapi juga Pilkada Riau. Ia berharap rangkaian tahapan Pilkada ini bisa berjalan lancar dan aman.

"Semoga Pilkada kali ini berjalan lancar dan aman, ini harapan kita bersama," ungkapnya penuh harap.

Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi, menambahkan bahwa dalam rapat tersebut dibahas beberapa hal penting, termasuk netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada. Selain itu, mereka juga membahas penguatan pendidikan politik kepada masyarakat serta kesiapan posko desk Pilkada di Kota Pekanbaru.

"Maka kita segera menyiapkan posko untuk desk Pilkada 2024," jelas Masykur dikutip dari pekanbaru.go.id.

Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Pemerintah Kota Pekanbaru optimis Pilkada 2024 akan berlangsung sukses, aman, dan kondusif, menciptakan momentum penting bagi demokrasi di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau. (*)