Minggu, 19-09-2021 | Jam Digital
17:16 WIB - Pemko Pekanbaru Terus Lacak Keberadaan Mobil Dinas | 17:14 WIB - Ayo Donor Darah untuk Sesama dan Kesehatan Pribadi | 17:12 WIB - Komisi V DPRD Riau Apresiasi Proses Alih Kelola SDM PHR | 17:10 WIB - Bupati Kasmarni Terima Perwakilan Bakamla-RI | 17:08 WIB - Wujud Kepedulian, Bupati Kasmarni Serahkan Bansos | 17:06 WIB - Raker Bersama Forkopimda Bupati Kampar Bahas Pilkades Serentak Bergelombang
www.mimbarkita.com
 
Presiden Jokowi Teken Aturan PNS Wajib Lapor Harta Kekayaan
Selasa, 14-09-2021 - 15:32:55 WIB

TERKAIT:
 
  • Presiden Jokowi Teken Aturan PNS Wajib Lapor Harta Kekayaan
  •  



    JAKARTA (Mimbarkita)- Pemerintah menerbitkan aturan baru soal hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil (PNS).

    Dalam aturan baru tersebut, PNS wajib melaporkan harta kekayaannya.

    Aturan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2021.

    Ketentuan soal kewajiban melaporkan harta kekayaan itu tercantum dalam Pasal 4 huruf e yang berbunyi: "PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

    Kemudian, bagi PNS yang tidak mengikuti ketentuan tersebut bisa mendapat hukuman disiplin, mulai dari sedang hingga berat.

    PNS yang wajib melaporkan harta kekayaannya adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional dan PNS lain yang menduduki jabatan yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan.

    Jika PNS pejabat fungsional tidak melaporkan harta kekayaan, maka ia bisa dijatuhi hukuman disiplin sedang, berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama enam hingga 12 bulan.

    Sementara, bagi PNS lain yang menduduki jabatan yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan, tetapi tidak melaporkan bisa mendapat hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah selama 12 bulan; pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

    Masalah harta kekayaan pejabat di Indonesia sempat mendapat sorotan dalam beberapa waktu terakhir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa sebanyak 70,3 persen harta kekayaan para pejabat negara naik selama setahun terakhir atau di masa pandemi Covid-19. (rsc)




     
    Berita Lainnya :
  • Presiden Jokowi Teken Aturan PNS Wajib Lapor Harta Kekayaan
  •  
    Komentar Anda :

     

     
     
     
    TERPOPULER
    1 Niat Hati Pinjam Uang,Justru Dibawa ke Hotel Diperkosa Berkali-kali
    2 Ibu Pergoki Putrinya Lagi Asyik Indehoy dengan Pacarnya
    3 Penemuan Mayat di Bandara
    Terkuak, Ternyata Bukan Lilitan Lakban Penyebab Tewasnya Firzha
    4 Seorang Kakek Ditabrak Motor
    Saat Menyeberang Jalan
    5 Geger..Penemuan Jenglot ! Dirontgen dan Tes DNA, Ternyata Hasilnya..
    6 PJ KADES BAWOHOSI VIKTOR MANAO,
    BERSEDIA MELAKSANAKAN DD TA.2018 YANG SUDAH TERLAMBAT.
    7 Fakta Baru: Selain Sakit Hati,Memang Niat Memperkosa
    8 Korupsi Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih
    Bupati Bengkalis Mangkir dari Panggilan KPK
    9 Seorang Pria Tewas Saat Mandi di Air Terjun Batu Dinding Kampar
    10 Kepala Hancur, Otak Berserakan, Leher Koyak, Ilham Parapat Tewas
     

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Suara buruh | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Opini | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2015-2016 mimbarkita.com
    Suara Keadilan Untuk Kebenaran