MERANTI (Mimbarkita.com)  - Wakil Bupati Kepulauan Meranti H Said Hasyim menegaskan kepada para Kades untuk dapat memanfaatkan dana desa untuk pelaksanaan kegiatan padat karya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti
Rakor Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020.

Wakil Bupati Meranti H Said Hasyim berharap penggunaan dana Desa dapat diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyatakat yang mampu menggerakan sektor-sektor produktif di Pedesaan.

Seperti diketahui, alokasi dana desa dari pemerintah pusat tahun 2020 ini sebesar Rp1,47 triliun dengan masing-masing Kabupaten/Kota akan mendapatkan Rp104 miliar. Dengan besarnya dana alokasi dana Desa tersebut Wabup berharap para Kades dapat menyusun program strategis desa yang mampu mendorong peningkatan ekonomi di Pedesaan.

"Penggunaan dana bukan saja di fokuskan pada pembangunan Infrastrutur dan yang tak kalah penting adalah untuk peningkatan kualitas serta akhlak sumber daya manusia yang ada di Meranti, " ungkapnya.

Lanjut Said, pembangunan fisik tanpa disertai dengan pembangunan kualitas sumber daya  manusia tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah secara menyeluruh.

"Karena SDM yang berkualitas menjadi salah satu faktor penentu masa depan daerah yang diharapkan akan mampu mengolah seluruh potensi yang ada sehingga mampu memberikan multyplier yang luas dalam upaya percepatan pembangunan Kabupaten Meranti, " katanya.

Tak lupa Wabup juga mengingatkan kepada Kades agar lebih hati-hati dalam penggunaan dana Desa hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diingini dikemudian hari sebab penggunaan dana desa sesuai arahan Presiden RI menjadi prioritas pengawasan dari aparat penegak hukum di Indonesia.

Himbauan Wabup itu sesuai dengan arahan Wakil Gubernur Riau H Edy Natar yang disampaikannya dalam Rakor Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di Wilayah Provinsi Riau. Dalam Rakor itu Ia berpesan Dana Desa hendaknya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sehingga angka kemiskinan di Provinsi Riau dapat ditekan. (rlc)